h1

MASAIL AL-FIQHIYAH; Sebuah Pengantar

10 April 2013

Naskahnya dapat di download di sini

A.  Konsep Dasar Masail Al-Fiqhi>yah

 1.    Pengertian

Secara etimologi, masa>il al-fiqhi>yah merupakan susunan kata dalam bentuk kata majmuk (idhafah) yang berasal dari kata masail dan fiqh. Kata masail merupakan bentuk plural (jama’) dari kata mas-alah yang merupakan bentuk kata abstarak (mashdar) dari akar kata bahasa Arab sa-ala, yas-alu, sualan wa mas-alatan yang berarti meminta atau mempertanyakan tentang suatu perkara.[1]

Dalam al-Ta’rifat disebutkan, bahwa makna terminologis dari kata al-masail adalah perkara-perkara yang dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif atas perkara-perkara tersebut[2] atau dengan kata lain data-data faktual yang dapat dijadika sebagai dasar penelitian dan pengkajian.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan mas-alah (bentuk singular dari kata masa>il ) adalah segala perkara yang membutuhkan dalil dan penjelasan dengan jalan mepertanyakan apa dan bagaimana perkara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya membentuk sebuah bangunan keilmuan secara integral dan komperehensif. Oleh karena itu, dalam berbagai karya-karya fiqh dapat ditemukan berbagai istilah seperti: mas-alah, fi>hi masa>il (di dalamnya terdapat berbagai permasalahan), dan sebagainya. Selanjutnya, mereka menjelaskan berbagai dalil, petunjuk, dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dengan dasar itu, kemudian menyuguhkan hasil dan kesimpulan-kesimpulan hukum.

Kata fiqh secara umum bermakna menemukan sesuatu dan mengetahuinya. Jadi, segala bentuk pengetahuan atas suatu perkara disebut sebagai fiqh.[3]

Para ulama berbeda pendapat tentang fiqh secara terminologis, dimana para ulama ushul mendefenisikannya sebagai ilmu yang tentang cabang-cabang hukum syari’at yang didasarkan pada dalil-dali yang terperinci. Sementara menurut para ulama fiqh mendefenisikannya sebagai bentuk penjagaan atas cabang-cabang hukum Islam, sedang menurut ulama tasawwuf, fiqh merupakan bentuk integrasi antara ilmu dan amal.[4]

Menurut Ibn Khaldun, fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Allah yang ditetapkan atas mukallaf dalam bentuk wajib, haram, mandub (sunnah), makruh, dan mubah yang didasarkan pada al-Qur’an, al-Sunnah, dan dalil-dalil lain yang sejalan dengan keduanya. Jika dari dalil-dalil tersebut dapat dismpulkan berbagai produk hukum, maka itulah yang disebut dengan fiqh.[5]

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis dari kata masa>il dan fiqh di atas, maka yang dimaksud dengan masa>il al-fiqhi>yah adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah dalam seluruh dimensinya berdasarkan petunjuk-petunjuk dalil-dalil yang terperinci. Dapat juga difahami sebagai persoalan – persoalan fiqh yang muncul dan terjadi dalam konteks manusia moderen sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya.

 2.    Obyek Kajian

Dengan lahirnya masail al-fiqihiyah atau persoalan-persoalan kontemporer, baik yang sudah terjawab maupun sedang diselesaikan, bahkan prediksi munculnya persoalan baru mendorong kaum muslimin belajar dengan giat meneliti dan memahami berbagai metodologi penyelesaian masalah yang dilalui oleh para ulama baik klasik (mutaqddimin) maupun kontemporer (muta-akhkhirin).

Dari sudut fiqh penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok  yaitu; al-Qur’an dan al-Sunnah, kemudian ijma’, qiyas dan seterusnya. Sehingga produk hukum (istinba>th al-hukm) yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor yang benar.

 

  1. 3.    Tujuan dan Keutamaan Mempelajarinya

Tujuan mempelajari masail al-fiqhi>yah secara garis besar bertjuan mengetahui jawaban syari’at Islam tentang berbagai persoalan-persoalan kontemporer dan menyelesaikannya melalui metodologi ilmiah secara sistematis dan analitis.

Adapun keutamaan mepelajari masa>il al-fiqhi>yah di antaranya:

  1. Memperbaiki kulitas hidup dan penghidupan manusia secara individu dan kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat;
  2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam; dan
  3. Mewujudkan kemaslahatan dengan keyakinan bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam syari’at melalui al-Qur’an dan al-Sunnah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan hakiki untuk seluruh umat manusia.

 4.    Dasar Kajian

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, bahwa obyek kajian masail al-fiqhi>yah adalah persoalan-persoalan-persoalan kontemporer (al-nawa>zil atau al-mustajadda>t) yang tidak dijelaskan secara eksplisit akan kedudukan hukumnya baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah.

Dengan demikian, maka kajian  masa>il al-fiqhi>yah didasarkan pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dihadapi oleh kaum muslimin, dimana persoalan-persoalan tersebut tidak ditemukan keterangannya secara eksplisit dalam al-Qur’an, al-Sunnah, maupun Ijma’, dan juga tidak ditemukan kejadiannya dalam masyarakat muslim masa lalu disebabkan oleh adanya perbedaan situasi, kondisi dan waktu.

 

 

  1. 5.    Sumber Kajian

Yang dimaksud dengan sumber kajian masa>il al-fiqhi>yah adalah dalil-dalil dan atau petunjuk-petunjuk yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum akan suatu pesoalan kontemporer. Sumber-sumber tersebut antara lain:

  1. Seluk-beluk persoalan kontemporer. Maksudnya, bahwa persoalan-persoalan kontemporer berfungsi sebagai petunjuk Allah saw bagi seorang peneliti dan pengkaji hukum Islam. Petunjuk Allah swt tersebut selanjutnya disebut dengan a>ya>t al-kawni>yah, yaitu petunjuk-petunjuk Allah swt yang Dia tampakkan dalam kehidupan manusia, baik petunjuk tersebut berbentuk perkataan maupun perbuatan. Tetapi dalam masa>il al-fiqhi>yah yang dijadikan sebagai dasar kajian adalah perbuatan manusia mukallaf dengan memperhatikan segala hal yang mengitarinya, mulai dari istilah, tujuan, maanfaat, mudarat, metode dan teknik pelaksanaan dari perbuatan tersebut.
  2. Dalil-dalil syari’at. Dalil-dalil syari’at ini berfungsi sebagai penguji atas persoalan-persoalan kontemporer. Maksudnya, bahwa dalil-dalil syari’at khususnya al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa keduanya merupakan sumber hukum dalam Islam. Jadi, meskipun persoalan-persoalan kontemporer yang dikaji tersebut tidak terakomodasi dalam keduanya (al-Qur’an dan al-Sunnah) secara tekstual, bukan berarti bahwa persoalan tersebut tidak terakomodasi dalam keduanya secara kontekstual. Oleh karena itu, seorang pengkaji masa>il al-fiqhi>yah al-mu’a>shirah (persoalan fiqh kontemporer) harus merujuk kepada keduanya dengan melibatkan dalil-dalil syari’at lainnya seperti; ijma’, dan qiyas dan selainnya,[6] serta penjelasan-penjelasan ulama yang kompeten dalam bidang tafsir dan fiqh al-hadits.
  3. Qiya>s (analogi). Dalil syari’at ini merupakan dalil yang paling dapat menjembatani penjelasan hukum tentang persoalan-persoalan kontemporer, sebab dalam penggunaannya mempersyaratkan terpenuhinya empat unsur:

1)      Dasar hukum yang dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Sunnah;

2)      Adanya persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua teks syariat tersebut (termasuk di dalamnya pesolan kontemporer);

3)      Adanya persoalan hukum yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam keduanya yang diistilahkan dengan hukum asal; dan

4)      Adanya kesamaan sifat dan karakteristik (‘illat) antara persoalan hukum kontemporer dengan persoalan hukum yang telah dijelaskan dasar hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.[7]

  1. Maqa>shid al-syari>’ah al-‘a>mmah (tujuan umum syari’at). Yaitu, untuk memberikan maslahat/kebaikan bagi seluruh manusia dalam kehidupan dunia dalam bentuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari berbagai bahaya. Maqa>shid al-syari>’ah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama ada lima, yaitu:

1)      Menjaga agama (hifzh al-di>n);

2)      Menjaga jiwa (hifzh al-nafs);

3)      Menjaga akal (hifzh al-‘aql);

4)      Menjaga keturunan dan kehormatan (hifzh al-nasab wa al-‘aradh ); dan

5)      Menjaga harta (hifzh al-ma>l). Kelima tujuan umum syari’at ini merupakan tujuan syari’at yang menjadi skala prioritas syari’at.[8]

  1. Kaidah-kaidah fiqh. Yaitu rumusan kaidah fiqh yang telah dirumuskan oleh para fuqaha>’ berdasarkan hasil penalaran melalui dalil-dalil syari’at. Kaidah-kaidah fiqh tersebut bersifat kulli>y (universal), sebab pengambilan dan perumusannya berdasarkan petunjuk-petunjuk tekas-teks al-Qur’an dan Al-Sunnah. Para ulama fiqh bersepakat bahwa rumusan kaidah fiqh mayor (al-qawa>’id al-fiqhi>yah al-kubra>) ada lima:

1)      al-Umu>ru bi Maqa>shidiha> (segala perkara tergantung niatnya);

2)      al-Yaqi>nu la> Yuza>lu bi al-Syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan);

3)      al-Masyaqqatu Tajlib al-Taysi>r (kesulitan mendatangkan kemudahan);

4)      al-Dhararu Yuza>l (kemudaratan/bahaya harus dihilangkan); dan

5)      al-‘A<dat Muhakkamah (adat/kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum).

Masing-masing dari kelima kaidah mayor tersebut memiliki kaidah minor (kaidah turunan) di antaranya ada yang bersifat kulli>y (universal) dan adapula yang bersifat juz’i>y (parsial).

Kelima dalil dan petunjuk dalam kajian masa>il al-fiqhi>yah ini, harus diterapkan secara analitis dengan melibatkan berbagai bidang keilmuan lainnya, seperti antropologi, sosiologi dan psikologi. Sehingga akurasi ketetapan hukum akan persoalan-persoalan kontemporer dalam hasil kajian (istinba>th) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan amaliyah.

 B.   Prinsip Dasar Masa>il al-Fiqhi>yah

Dalam pembahasan terdahulu, telah dijelaskan bahwa kajiian masa>il al-fiqhi>yah bertujuan untuk menemukan jawaban syari’at Islam tentang persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dalam teks-teks syari’at. Jawaban-jawaban atas berbagai persoalan tersebut harus selaras dan sejalan dengan tujuan-tujuan umum syari’at Islam (al-maqa>shid al-syari>’ah al-‘a>mmah). Oleh karena itu seorang pengkaji dan peniliti harus memeperhatikan lima prinsip dasar:

1.    Menghindari Sifat Taqlid dan Fanatisme

Seorang pengkaji masa>il al-fiqhi>yah harus berusaha menghindari segala bentuk sifat taqlid terhadap perndapat para ulama dan menjauhi sikap fanatisme atas mazhab-mazhab fiqh tertentu. Sebab sikap taqlid dan fanatisme terhadap pendapat fiqh dan atau mazhab fiqh tetentu dapat menggiring seorang pengkaji dalam kejumudan ijtihadi>y dan terkesan memaksakannya agar para pembacanya dan atau pendengarnya mengingkuti dan perpaham sebagaimana yang difahaminya.

Untuk itu, seorang pengkaji dalam melakukan kajian dan penelitian terhadap persoalan-persoalan fiqh kontemporer hendaknya memiliki criteria berikut:

  1. Menetapkan suatu pendapat yang didasarkan pada kekuatan dalil yang telah diakui tingkat akurasinya serta tidak mengandung kontroversi.
  2. Mampu men-tarji>h salah satu pendapat dari berbagai pendapat yang tampak bertentangan dengan membandingkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dari sisi manthuq (tekstual) maupun mafhu>mnya (kontekstual).
  3. Mampu memberikan jawaban-jawaban fiqh secara akurat atas persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh ulama-ulama terdahulu, jawaban-jawaban tersebut harus didasarkan pada kekuatan dan kekuratan dalil.
  4. Mampu menyeleksi dan membedakan antara dalil yang mengandung kontroversi dan multi-tafsir dengan dalil-dalil yang tegas.
  5. Setiap persoalan fiqh yang bersifat kontemporer pasti memiliki ‘illat, sehingg seorang pengkaji harus berusaha menguraikan dan mengungkap ‘illat tersebut, lalu membenturkannya dengan dalil-dalil syari’at, kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah ushuliyah, dan hukum-hukum Islam normative yang telah mapan.
  6. Mampu melakukan gelar persoalan dengan melibatkan seluruh dalil-dali syari’at serta pendapat para ulama baik pro dan kontra untuk selanjutnya melakukan simpulan-simpulan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer tersebut.

 2.    Mempermudah dan Tidak Mempersulit

Prinsip ini patut untuk digunakan selama tidak bertentangan dengan dali-dalil qath’iy dan kaidah-kaidah dasar syari’at (al-qawa>’id al-ushu>li>yah) dengan mempertimbangan dua hal:

  1. Bahwa keberadaan syari’at didasarkan kepada prinsip mempermudah dan menghindarkan kesulitan manusia seperti sakit, dalam perjalanan, lupa,  tidak tahu dan tidak sempurna akal. Taklif Allah atas hambanya disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing hamba.
  2. Memahami situasi dan kondisi suatu zaman yang dialami pada saat munculnya persoalan. Adapun kriteria maslahat sebagaimana yang biasa dikenal adalah menrealisasikan lima kepentingan pokok dan disebut dengan darurat khomsa, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan.
  1. 3.    Prinsip Dialogis

Ketentuan hukum yang akan diputuskan harus disesuaikan masyarakat yang diinginkannya dan menggunakan bahasa layak sebagaimana bahasa masyarakat dimana persoalan itu muncul. Bahasa masyarakat yang ideal :

  1. Bahasa yang dapat dengan mudah dipahami sebagai bahasa sehari-hari dan mampu menjangkau pemahaman umum.
  2. Menghindarkan istilah-istilah rumit yang mengundang pengertian dan interpretasi kontroversi.

Ketetapan hukum bersifat ilmiah karena didasarkan pertimbangan hikmah, ‘illat, filisofis dan dalil-dalil syari’at yang akurat.

 4.    Prinsip Moderat

Dalam merespon persoalan baru yang muncul, ulama bersandar kepada al-nash sesuai bunyi literal ayat dan hadis tanpa menginterpretasikan lebih lanjut diluar teks itu (tektual). Dipihak lain, kelompok kontekstualis lebih berani menginterprestasikan produk hukum al-nash dengan melihat kondisi zaman dan lingkungan. Sementara kelompok ini dinilai terlalu berani bahkan dianggap melampaui kewenangan ulama mujtahid yang tidak diragukan kehandalannya dalam masalah ini. Menurut mereka perbedaan masa, masyarakat, geografis, pemerintahan dan perkembangan teknologi moderen patut dipertimbangkan serta layak mendapat perhatian.

Dengan demikian, untuk menghindari kesan ambigu dan bias dalam setiap bentuk ketetapan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer, maka seorang pengkaji hendaknya bersikapa moderat dengan memperhatika dan menganalisa dalil-dalil syari’at secara komprehensif baik dari sisi manthu>q dan mafhu>mnya, umum dan khususnya, muthlaq dan muqayyadnya, haqi>qah dan maja>znya, shari>h (eksplisit) dan kina>yah (abstrak)nya, serta mujmal (global) dan mufashshal (terperinci)nya, dan sebagainya.

 5.    Bersifat Tegas

Bahasa hukum harus bersifat tegas dan membutuhkan beberapa butir alternatif keterangan dan diperlukan pengecualian-pengecualian pada bagian tersebut. Pengecualian ini merupakan langkah elastis guna menjangkau kemungkinan lain di luar jangkauan ketentuan yang ada. Misalnya ketentuan hukum potong tangan terhadap pencuri sebuah barang yang telah mencapai nisab. Umar bin Khatthab pernah tidak memberlakukan hukum ”hadd” atau potong tangan terhadap pencuri barang tuannya, karena sang tuan pelit, dan tidak membayar upah si pelayan, maka ia mencuri barang sang tuan demi kebutuhan mendesak yaitu kelaparan.


[1] Abu ‘Abdullah Muhammad al-Ba’ly, al-Mathla’ ‘ala Alfazh al-Muqni’ (Cet. I; Maktabah al-Sawady, 1423 H), h. 368.

[2] ‘Ali al-Jurjani, al-Ta’rifat (Cet. II; Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1413 H), 371.

[3] Lihat. Mu’jam Maqayis al-Lughah, juz. 4, h. 442.

[4] Sa’di Abu Jaib, al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Ishthilahan, (Cet. II; Dar al-Fikr, 1408 H), h. 289.

[5] Ibn Khaldun, al-Muqaddimah (Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, 1991 M), h. 283.

[6] Dalil-dalil syari’at lainnya adalah: Istihsan, Istishlah, Istishhab, al-‘Urf, Sadd al-Dzari’ah, Mazhab/pendapat sahabat, dan Syari’at umat terdahulu, ketujuh dalil ini merupakan dalil yang masih dalam perselisihan para fuqaha’. Penjelasan lebih lanjut lihat. Wahbah al-Zuhailiy, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Cet. I; Beirut dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1994 M), h. 86-118.

[7] Ibid., h. 58.

[8] Ibid., h. 219-221.

%d blogger menyukai ini: