h1

PWM Se-Indonesia Minta Kewenangan Majelis Dikti Ditambah

7 Maret 2009

Republika, 07 Maret 2009

logotanwirBANDAR LAMPUNG–Sejumlah pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) mendesak pimpinan pusat (PP) memberi kewenangan otonom kepada Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) di setiap wilayah agar perguruan tinggi milik Muhammadiyah bisa berkembang pesat. Permintaan itu disampaikan oleh sejumlah PWM dalam tanggapannya terhadap laporan PP Muhammadiyah.
Sejak Kamis (5/3) hingga Jumat (6/3) petang, para peserta Tanwir Muhammadiyah 2009 masih menggelar sidang tanggapan terhadap laporan pimpinan pusat. Desakan perluasan kewenangan bagi Majelis Dikti dilontarkan PWM se-Sumatra dan Jawa. PWM Muhammadiyah Lampung merupakan salah satu motor penggerak yang menuntut perluasan kewenangan bagi Majelis Dikti.

Mereka meminta agar PP Muhammadiyah segera memperluas kewenangan Majelis Dikti dalam mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi milik Muhammadiyah yang ada di setiap provinsi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Tanah Air.

Sekretaris PWM Lampung, Mudzakir Noor, mengatakan, selama ini Majelis Dikti belum difungsikan secara optimal dalam mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi-perguruan tinggi milik Muhammadiyah di setiap provinsi. Dalam laporannya, PWM Lampung menilai bahwa selama ini tugas Majelis Dikti hanya sebagai fasilitator yang bertugas memediasi ke Majelis Dikti PP Muhammadiyah.

“Hampir seluruh PWM se-Indonesia mengusulkan agar kewenangan Majelis Dikti ditambah. Tujuannya agar perguruan tinggi milik Muhammadiyah lebih baik lagi,” kata Mudzakir. Saat ini, ungkap dia, kewenangan yang terbatas menjadi masalah utama bagi PWM dalam mengembangkan amal usaha Muhammadiyah di sektor pendidikan tinggi.

Akibatnya, kata dia, pengembangan pendidikan menjadi terhambat karena harus menunggu kebijakan pusat. Seharusnya, lanjut Mudzakir, beberapa kewenangan penting tersebut diserahkan kepada PWM masing-masing secara otonom.

Soal golput
Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang golongan putih (golput) dan larangan merokok juga mengemuka dalam sidang pleno tanggapan PWM. Sejumlah PWM mempertanyakan sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tersebut agar warga Muhammadiyah di tingkat bawah tidak bingung.

Ketua PWM DKI Jakarta, Sunan Miskan, meminta agar PP Muhammadiyah tetap netral dalam menghadapi Pemilu 2009. Pihaknya meminta agar pimpinan Muhammadiyah fokus pada gerakan organisasi.

Tetapi, lanjut dia, kalau ada yang meminta kader terbaik Muhammadiyah untuk mengikuti proses demokrasi, hendaknya dapat mundur dari jabatannya. mur

One comment

  1. HOT!!! NEW!!!! KLIK INI



Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: